Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di Kota Ambon, Maluku diperpanjang. Keputusan ini berlaku selama dua pekan sejak 14-28 September 2020. Juru bicara Gugus Tugas Penanganan dan Percepatan Covid-19 Kota Ambon, Joy Reiner Adriaansz menyatakan penerapan PSBB transisi ini merupakan tahap ke lima. Sementara penetapan ini berdasarkan hasil evaluasi PSBB sebelumnya.
“Kota Ambon masih berada pada zona merah. Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 meningkat, meski tingkat kesembuhan juga naik,” katanya Senin (14/9/2020). Gugus Tugas melalui Dinas Kesehatan terus melakukan penelusuran (tracing) dan pelacakan (tracking) secara intensif. Tujuannya agar segera menemukan kasus baru yang umumya merupakan orang tanpa gejala (OTG). BACA JUGA: Satgas Akui Kasus Covid-19 di Jakarta Meningkat saat PSBB Transisi “Kasus yang ditemukan membuat kita untuk mendeteksi secara dini dan melakukan pencegahan sehingga tidak ditularkan ke orang lain, ” katanya. Dari kasus yang ditemukan, pasien lantas diisolasi secara terpusat di lokasi yang telah ditetapkan maupun secara mandiri. Sementara berdasarkan data kasus Covid-19 Kota Ambon per 13 Agustus 2020, total kasus positif sebanyak 1.947 orang.
Jumlah pasien yang dirawat 862 orang. Untuk pasien yang dinyatakan sembuh mencapai 1.057 dan meninggal dunia 28 orang. Total kasus suspek/positif sebanyak 1.268, suspek 406 dan terkonfirmasi positif 862 orang. “Peningkatan kasus terjadi karena pemeriksaan tes usap yang dijalani aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Ambon dan Pemprov Maluku,” katanya. Sebelumnya, ASN Pemkot Ambon telah tes usap. Mereka berasal dari OPD yang melakukan pelayanan publik. Jumlahnya ASN yang dites mencapai 548 orang. Sebanyak 112 di antaranya positif Covid-19.
“Sebanyak 436 ASN dinyatakan negatif,” katanya. Dia menambahkan, status Kota Ambon ditentukan oleh kasus terkonfirmasi positif, kesembuhan dan kematian. Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, maka akan dilakukan upaya penerapan Perwali Nomor 25 tahun 2020 yang merupakan tindak lanjut dari Inpres Nomor 6 tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 . “Penerapan PSBB tahap lima akan dilakukan langkah tegas penerapan Perwali Nomor 25 tahun 2020 dan Inpres nomor 6 tahun 2020, bagi masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan melalui langkah penindakan,” katanya.
