KABARBETA.COM, Ambon- Gubernur Maluku, Murad Ismail, mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden RI Joko Widodo melalui video teleconference.
Rapat online yang diikuti 34 gubernur dan menteri untuk mendengar secara langsung arahan Presiden terkait penanganan penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) yang kini telah mewabah hampir di seluruh wilayah Indonesia.
“Para Gubernur diminta untuk fokus terhadap tiga hal. Pertama, keselamatan dan kesehatan yang utama. Kedua, jaringan pengamanan sosial yakni bantuan sosial. Ketiga, segera menghitung dampak ekonomi akibat penanganan dan pencegahan Covid-19 sehingga kesiapan kita dalam penyediaan stok pangan selalu ada,” kata Gubernur kepada pers di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (24/3).
Kebijakan lockdown tidak akan dilakukan karena tiap negara mempunyai karakteristik yang berbeda. “Presiden tetap memilih untuk tidak melaksanakan lockdown.
Gubernur mengatakan, dalam kesempatan itu, Presiden menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani wabah Covid-19.
“Pak Presiden mengimbau agar penanganan Covid-19, kita semuanya harus satu visi, memiliki kebijakan yang sama, dan dirinya meminta agar kebijakan di provinsi semuanya dihitung baik dampak kesehatan dan keselamatan rakyat, maupun dampak sosial dan ekonominya,” ungkap Gubernur.
Lanjutnya, apabila pemerintah provinsi atau kabupaten/kota ingin meliburkan kantor atau sekolah atau pasar harus dihitung baik-baik dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang ada.
Murad mengakui, rapat bersama Presiden ini dilakukan, untuk menyamakan visi dan persepsi terkait upaya penekanan dan penyebaran virus yang berasal dari Wuhan (China). “Karena bahaya pandemik Corona-19 yang semakin besar dan mengkawatirkan. Virus ini dilaporkan telah menjadi epidemi global karena sudah menyebar di 189 negara di dunia,” jelasnya.
Murad menjelaskan, menyikapi situasi tersebut, Presiden meminta seluruh pemerintah daerah untuk menyatukan langkah dan serius menangani bencana ini. “Covid-19 adalah virus yang sudah menjadi pandemi, dan sangat sulit untuk dicegah masuk ke sebuah negara atau provinsi atau Kabupaten Kota,” ujarnya.
Dia menambahkan, Presiden meminta demi kebaikan bersama, agar masyarakat dapat selalu mengambil jarak sosial (social distaning), sesuai budaya lokal daerah masing-masing.
Presiden juga mengarahkan, agar kebijakan anggaran dapat memangkas anggaran yang tidak prioritas, rapat-rapat dan perjalanan dinas. “Perlu ada relokasi anggaran baik APBD maupun APBN untuk bantuan sosial,” ungkapnya.
Sementara itu, lanjut Gubernur, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, yang juga mengikuti ratas online itu meminta agar setiap pemerintah daerah turut melibatkan tokoh-tokoh agama dalam upaya perketat penyebaran Covid-19. (KB/02)
