Liputan Khusus Utama

OKP dan Masyarakat Adat Buru Desak Tertibkan Tambang Gunung Botak

Kabarbeta.com,Namlea-Gabungan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan masyarakat adat Negeri Kayeli, Kabupaten Buru, yang tergabung  dalam Aliansi Bupolu Raya berunjuk rasa mendesak Pemerintah Provinsi Maluku menertibkan perusahan tanpa ijin lengkap termasuk penambang, yang masih tetap berakatvitas di tambang emas liar Gunung botak.

Mereka menilai aktivitas tersebut sangat berdampak buruk kepada lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat, karena diduga menggunakan mercuri dan sianida. Kondisi ini terjadi meski tambang itu sudah dinyatakan tutup.

“Pemerintah Provinsi Maluku didesak menertibkan perusahan tanpa ijin lengkap termasuk para penambang liar, yang masih beraktivitas di tambang emas liar Gunung Botak,” teriak Ketua LSM Parlemen Jalanan, Rusman Soamole saat berorasi rasa di depan kantor DPRD Buru, Senin (12/02).

Unjuk rasa ini sekaligus menolak klaim sepihak sekelompok pemuda yang berunjuk rasa di Ambon, Senin (08/03), yang membawa nama masyarakat adat Kabupaten Buru. Rusman menilai, tindakan itu sangat sepihak dan sungguh memalukan.

“Itu klaim sepihak tidak memrepsentasikan masyarakat adat terutama warga negeri Negeri Kayeli. Dimana Gunung Botak masuk petuanan negeri tersebut,” cetusnya. Setelah berunjuk rasa kurang lebih satu jam. Mereka kemudian diperisalahkan bertemu Ketua DRPD Buru, Iksan Tinggapi dan sejumlah anggota DPRD.

Dihadapan Ketua DPRD, Raja Negeri Kayeli Abdullah Wael meminta, Pemerintah Provinsi Maluku agar secepatnya mendorong koperasi yang sudah dibentuk untuk secepatnya bisa beraktvitas.

Selain itu, membuat pos pengamanan pada lokasi pertambangan tanpa izin (Peti) di Gunung Botak tanpa melibatkan pihak perusahan manapun.

“Kalau koperasi difungsikan sudah tentunya masyarakat yang diuntungkan sekaligus berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,”tandasnya sembari menyerahkan tuntutan mereka.

Menanggapi tuntutan terebut, Ketua DRPD Buru, Iksan Tanggapi berjanji akan mengakomodir tuntutan para pendemo berkaitan dengan tambang emas Gunung Botak. Tanggapi juga mengatakan, akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Energi Sumber daya Alama (ESDM) dan pihak keamanan terkait lainnya.

TANGKAP PENJUAL MERCURI DAN SIANIDA

Sementara itu, Ketua HMI Cabang Namlea Akmal Mahatelu mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap oknum-oknum yang memperjual belikan minyak subsidi di areal Gunung Botak.

“Tidak hanya itu, kami juga mendesak pihak kepolisian menangkap pemilik maupun penjual mercuri dan sianida. Sebab dua bahan kimia tersebut mencemari lingkungan dan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat,” pintanya.

 Selain di Kantor DRPD, unjukrasa serupa juga dilakukan di Mapolres Pulau Buru. Gabungan OKP ini terdiri dari GMNI Cabang Namlea yang di ikuti oleh ketuanya, Akbar bugis sebaliknya juga IMM, PMII dan HMI. Selain itu ada LSM Parlemen Jalanan dan KNPI Buru.(K-002)